**Borneonews**, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya sosok politisi yang berjiwa negarawan dalam praktik politik kekuasaan di Indonesia. Dalam pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Puan menyatakan bahwa untuk menjalankan praktik politik dalam sistem pemerintahan presidensial, keseimbangan antar cabang kekuasaan sangat diperlukan. Hal ini membutuhkan keberadaan negarawan yang juga merupakan politisi, serta politisi yang memiliki sikap negarawan. Puan menjelaskan perbedaan antara pandangan seorang negarawan dan politikus. Seorang negarawan cenderung memikirkan masa depan negara yang lebih baik, sementara politikus lebih fokus pada hasil pemilu yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa "visi tanpa kekuasaan akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang". Pernyataan ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara visi yang jelas dan kekuasaan yang efektif. Dengan kepemimpinan yang mengedepankan sikap negarawan dan jiwa politikus, Puan percaya bahwa kekuasaan negara dapat dijalankan demi kesejahteraan rakyat. "Kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," tuturnya, menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat. Sidang Tahunan 2024 diadakan dengan tema *Nusantara Baru, Indonesia Maju*, yang mencakup Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI. Selain itu, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi akan memberikan pidato sebagai Pengantar atau Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya. ANTARA