Dislutkan Kalteng Tingkatkan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Bahasa Isyarat

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas melalui pelatihan dasar bahasa isyarat.

Pelatihan tersebut ditujukan bagi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dislutkan Kalteng untuk mendukung pelayanan publik yang ramah, mudah diakses, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan penguasaan dasar bahasa isyarat menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi hambatan komunikasi dengan penyandang disabilitas.

“Pelatihan bahasa isyarat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunarungu,” kata Sri Widanarni dalam keterangannya seperti dikutip Borneonews pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurutnya, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang baik tanpa terkendala hambatan komunikasi.

“Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang baik tanpa terkendala hambatan komunikasi,” ujarnya.

Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Dislutkan Kalteng dengan Sekolah Khusus Negeri (SKHN) 1 Palangka Raya di Aula Kantor Dislutkan Kalteng pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari SKHN 1 Palangka Raya, yakni Jambi D. Nudin dan Renny Marliana, yang memberikan materi mengenai pelayanan publik inklusif dan dasar bahasa isyarat.

Selain pengenalan bahasa isyarat, peserta juga mendapatkan materi simulasi komunikasi menggunakan bahasa isyarat serta etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Sri menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang ramah, humanis, dan berkeadilan,” tuturnya. (HERMAWAN DP/y)