**Borneonews**, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa upaya perbaikan atau penyempurnaan konstitusi bukanlah suatu hal yang terlarang. Dia mencatat bahwa Undang-Undang Dasar telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, menandakan bahwa perubahan tersebut dapat diterima dalam konteks bernegara. "Artinya sudah terjadi, bukan barang haram. Cuman memang soal momentum," ungkap Ma'ruf setelah menghadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR/DPR/DPD di Jakarta. Wapres Ma'ruf Amin juga berharap agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus melaksanakan fungsinya dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan. Menurutnya, masih terdapat banyak masyarakat, terutama dari kalangan yang lebih rendah dan generasi muda, yang belum sepenuhnya memahami konstitusi. "Konstitusi ini baru dipahami oleh menengah ke atas saja, ke bawah dan banyak generasi muda yang tidak peduli," tambahnya. Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, berbagai elemen bangsa telah menginginkan agar konstitusi Indonesia semakin responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, penyempurnaan konstitusi sangat memerlukan keterlibatan masyarakat yang lebih luas lagi. Sementara itu, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet juga mengemukakan bahwa saat ini terdapat dorongan kuat untuk MPR RI melakukan evaluasi terhadap konstitusi yang berlaku. Namun, dia mencatat bahwa periode MPR saat ini tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksplorasi hal tersebut secara mendalam. "Kita serahkan ke MPR yang akan datang untuk melakukan kajian dan melakukan berbagai penyempurnaan tersebut," kata mantan Ketua DPR RI itu. Di sisi lain, Bamsoet memastikan bahwa MPR RI pada periodenya telah mempersiapkan draf amandemen yang berkaitan dengan penyempurnaan pokok-pokok haluan negara. Hal ini menunjukkan keseriusan MPR dalam mengupayakan perubahan yang konstruktif dan membangun bagi konstitusi Indonesia ke depan. ANTARA