**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong penambahan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas di tahun 2025. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan sebesar Rp83,19 triliun untuk kementeriannya pada tahun anggaran 2025 dinilai tidak cukup untuk menyokong program-program wajib dan prioritas, termasuk tunjangan bagi guru dan dosen. Menurut Makarim, anggaran tersebut menyusut sebesar Rp14,51 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hal ini dianggap tidak memadai untuk membiayai program-program yang menjadi tanggung jawab kementerian. Dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Makarim menekankan bahwa alokasi dana ini juga mencakup bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri. Di samping itu, rencana anggaran mencakup berbagai program penting lainnya. Program-program tersebut mencakup peningkatan kualitas guru, agenda seni dan budaya, pendampingan kualitas pendidikan, revitalisasi perguruan tinggi negeri, serta Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan. Lebih lanjut, Makarim mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26,4 triliun yang akan difokuskan pada enam program prioritas. Enam program ini meliputi pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun, pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pengembangan dan pelestarian bahasa dan budaya, pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta dukungan manajemen. Dalam pidatonya mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disampaikan pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa secara keseluruhan, sektor pendidikan diharapkan menerima alokasi anggaran sebesar Rp722,6 triliun. Dengan usulan tambahan anggaran tersebut, diharapkan program pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia. ANTARA