JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang peneliti dari organisasi nirlaba di bidang lingkungan, Talitha Aurellia Alfiansyah, menegaskan perlunya upaya mitigasi yang adil dalam menghadapi krisis iklim. Hal ini terutama penting untuk melindungi komunitas pesisir di Indonesia yang secara tidak adil mengalami dampak dari fenomena ini. Dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta pada hari Selasa, Alfiansyah menyatakan, "Aksi perubahan iklim yang adil harus dilakukan, sebab berdasarkan penelitian sebelumnya, dampak dari krisis iklim tidak merata." Dia mengacu pada studi yang dilakukan oleh Oxfam, sebuah organisasi nirlaba, yang mengungkapkan bahwa antara tahun 1990 dan 2015, sepuluh persen orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas 52 persen emisi karbon global, sementara 50 persen orang termiskin hanya menyumbangkan tujuh persen dari total tersebut. Alfiansyah juga menyoroti bahwa area perkotaan sangat rentan terhadap pemanasan global. Jakarta, terutama wilayah pesisir utara, menjadi salah satu contoh yang paling jelas. Menurutnya, studi Oxfam menunjukkan bahwa kawasan yang paling terdampak oleh krisis iklim di Jakarta adalah yang dihuni oleh masyarakat urban yang miskin. Ironisnya, kelompok masyarakat urban yang miskin ini merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas*) terendah, yang merupakan faktor utama penyebab krisis iklim. Fakta ini menegaskan bahwa dampak krisis iklim secara tidak adil dirasakan oleh kelompok yang paling rentan, yaitu kaum miskin. "Langkah mitigasi dan upaya adaptasi di daerah pesisir Jakarta sangat penting untuk dilakukan," tegas Alfiansyah. Dia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah provinsi Jakarta telah mengambil sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko terkait iklim, serta mengadakan diskusi-diskusi yang relevan. Alfiansyah menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Tahan Perubahan Iklim merupakan salah satu upaya signifikan dari pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan ini. ANTARA