JAKARTA –
**Borneonews - Surabaya**, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan urgensi tata kelola tanah dalam mendukung transformasi ekonomi di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa pengelolaan tanah yang baik akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor. Menurut AHY, tanah memegang peranan penting yang berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat. "Apabila pengelolaan tanah dilakukan dengan baik, dan tata ruang wilayah juga teratur, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi akan meningkat, investasi akan marak, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin tinggi," terangnya dalam acara CNN Indonesia Awards 2024 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Rabu. AHY juga menekankan komitmen ATR/BPN dalam menegakkan peraturan terkait pengelolaan tanah. Ia menyatakan pentingnya memberantas mafia tanah, yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak masyarakat. "Keadilan harus ditegakkan. Ini juga penting untuk menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang lebih baik, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045," tambahnya. Sebelumnya, AHY merinci bahwa Operasi Gebuk Mafia Tanah berhasil menyelamatkan potensi kerugian mencapai Rp6 triliun sejak pertengahan September 2024. Pada keseluruhan program penyelamatan ini, jumlah terbesar yang berhasil dipulihkan berasal dari Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp3,4 triliun. Beliau menyoroti bahwa hampir setiap daerah memiliki modus operandi mafia tanah, meskipun skala kerugian yang ditimbulkan bervariasi. Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa tindakan mafia tanah juga telah memperlambat aliran investasi yang masuk ke dalam negara. Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk mengatasi segala bentuk modus dan aktivitas mafia tanah. Dalam hal ini, kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya akan diperkuat. AHY juga menyatakan bahwa beberapa target operasi telah ditetapkan. Ia menegaskan komitmennya untuk membongkar jaringan mafia tanah, tanpa terkecuali jika melibatkan anggota internal Kementerian ATR/BPN. "Ini adalah tugas yang tidak mudah. Kami juga berharap jika ada laporan terkait mafia tanah, masyarakat segera melaporkannya kepada kami agar dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya. ANTARA