JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menanggapi insiden pembubaran diskusi yang melibatkan kelompok diaspora di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9), dengan menyebutnya sebagai tindakan premanisme. Menurutnya, peristiwa ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak demokrasi, dan mempertanyakan peran aparat penegak hukum serta pemerintah dalam mencegah terulangnya kasus serupa. “Pembubaran ini terjadi dengan cara yang tidak semestinya, sehingga penting bagi aparat untuk bertanggung jawab dan memastikan hal ini tidak terulang kembali,” ungkap Pramono saat melakukan kunjungan di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Selasa. Lebih lanjut, Pramono meminta penegak hukum untuk serius dalam menyelidiki peristiwa ini demi terciptanya keadilan. Ia menekankan bahwa di dalam negara demokrasi, hak untuk mengemukakan pendapat harus dihargai, dan pembubaran diskusi semacam itu seharusnya tidak pernah terjadi. “Sebagai warga negara Indonesia, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa terpilih atau tidak sebagai gubernur, pembubaran diskusi, baik dengan cara apapun, tidak dapat dibenarkan dalam konteks negara yang menganut demokrasi. Dalam perkembangan selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi dua tersangka terkait dengan insiden pembubaran paksa serta dugaan penganiayaan tersebut. Pada Minggu (30/9), Kombes Pol Wira Satya Triputra menginformasikan bahwa pihaknya telah mengamankan lima orang dan menetapkan dua di antaranya sebagai tersangka. “Dua tersangka kini dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 406 KUHP mengenai perusakan barang, serta pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan,” kata Wira. Ia menambahkan bahwa dua petugas keamanan hotel menjadi korban dari tindakan penganiayaan tersebut, yang juga mengakibatkan kerusakan pada beberapa properti di lokasi kejadian. ANTARA