GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe, telah mengidentifikasi dua komponen penting yang perlu mendapatkan intervensi yang lebih mendalam guna memperbaiki keadaan perekonomian Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Dalam keterangan resminya, Syukri Botutihe menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu komponen yang bersifat lokal serta komponen yang mengandalkan produk impor. Penjelasannya mengungkapkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi di Kabupaten Gorontalo untuk bulan September berada pada 0,61 persen. Ia menambahkan, “Data dari BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo mengalami tren inflasi yang positif, yaitu 0,61 persen. Ini menandakan adanya penurunan inflasi di daerah kita. Meskipun demikian, kerja keras harus terus dilakukan demi mencapai kondisi ekonomi yang lebih optimal lagi.” Syukri menjelaskan lebih lanjut mengenai komponen lokal yang mencakup produk-produk yang dihasilkan di daerah seperti beras. Sementara itu, komponen kedua mencakup produk pertanian yang diimpor dari luar daerah, contohnya bawang merah. Penyaluran komoditas ini sangat bergantung pada distribusi dari Sulawesi Utara. Syukri juga mengingatkan bahwa fluktuasi harga yang terjadi di Sulawesi Utara, yang sedang mengalami inflasi tinggi, dapat berdampak pada harga komoditas bawang merah yang ada di Gorontalo. Oleh karena itu, langkah untuk mengantisipasi distribusi komoditas yang rawan, seperti bawang merah, sangat penting agar tidak berpengaruh buruk terhadap inflasi di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Syukri juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, sekitar 69 persen dari anggaran digunakan untuk belanja operasional, sedangkan alokasi untuk belanja pembangunan hanya mencapai 30 persen. “Keadaan ini mengakibatkan ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas. Untuk itu, kita perlu menyusun strategi baru dalam menghadapi inflasi, termasuk dengan memperkuat ekonomi di tingkat desa dan kecamatan,” jelasnya. Sebagai solusi guna mengatasi keterbatasan dalam fiskal, salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Langkah ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Melalui pemberdayaan anggaran di tingkat desa dan kecamatan, menurut Syukri, akan ada peningkatan yang signifikan terhadap penggerakan ekonomi lokal secara lebih efisien. ANTARA