JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) telah mengajukan sebuah proposal yang mencakup usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, setelah Pemilu 2024. Ketua Umum DPP AMPHURI, H Firman M Nur, menyampaikan apresiasi terhadap kemungkinan pemerintah yang akan datang dapat mewujudkan pembentukan kementerian tersebut. Menurutnya, adanya Kementerian Haji dan Umrah akan memberikan wadah yang lebih fokus bagi Pemerintah Indonesia dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi terkait pengelolaan ibadah haji dan umrah. Firman dengan tegas menekankan pentingnya pembentukan kementerian ini untuk menempatkan posisi Indonesia setara dengan Arab Saudi dalam hal pengurusan haji dan umrah. Sejak tahun 1956, Arab Saudi telah memiliki Kementerian Haji dan Umrah. “Jika Indonesia memiliki Menteri Haji dan Umrah, maka kedudukannya akan sejajar dengan pejabat setara di Arab Saudi, sehingga diplomasi dan negosiasi antara kedua negara akan berjalan lebih baik,” ungkap Firman. Di sisi lain, ia juga menambahkan bahwa keberadaan kementerian ini akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. "Kami berharap agar sektor ibadah haji dan umrah tak hanya memberikan manfaat bagi Arab Saudi, tapi juga kepada kita," imbuhnya. Dalam pandangan Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Khariri Makmun, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sangatlah penting. Dia menyatakan bahwa dengan adanya kementerian khusus, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umrah dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. “Intinya, kita sangat membutuhkan Kementerian Haji dan Umrah yang lebih terfokus dan profesional,” ujar Khariri. Dia juga menambahkan bahwa pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa menjadi lebih optimal setelah kementerian ini ada. Khariri mengingatkan bahwa saat ini, anggaran di BPKH mencapai sekitar Rp156 triliun, dengan sebuah badan khusus yang sudah ada untuk menanganinya. "Jika pengelolaan ini bisa dioptimalkan melalui Kementerian Haji dan Umrah, hasilnya akan sangat baik," kata Khariri menutup pembicaraan. ANTARA