BORNEONEWS, Palangka Raya - Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang didasarkan pada data dan bukti empiris. 

Hal ini disampaikannya dalam ujian kompetensi calon Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Menurutnya, pendekatan berbasis data dan bukti merupakan kunci untuk mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan yang dibuat tanpa didukung data yang valid dan analisis yang komprehensif berpotensi menimbulkan inefisiensi dan bahkan merugikan masyarakat.

“Pengambilan keputusan harus didasari oleh fakta dan angka, bukan hanya asumsi atau opini. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan yang dicanangkan dapat diukur dampaknya dan dievaluasi secara objektif," katanya, Sabtu, 16 November 2024.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah menjadi hal krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat. 

Pemerintah harus proaktif dalam memberikan informasi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan program yang dijalankan.  Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan apa hasil yang dicapai," ungkapnya.

Dengan demikian, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian. (HENDRI/H)