BORNEONEWS, Palangka Raya – Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar penting penyusunan APBD Kalteng yang diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, inflasi, dan stunting.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membacakan pidato Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kalteng.

“Kami berharap, KUA-PPAS ini segera menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026, guna menjamin kelangsungan program dan kegiatan prioritas, seperti penurunan kemiskinan, inflasi, stunting, serta penguatan infrastruktur dan ekonomi,” kata Wagub Edy Pratowo di Palangka Raya.

Ia menegaskan arah kebijakan umum anggaran mencakup pembangunan SDM, layanan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Selain itu, pemberdayaan desa dan kearifan lokal berbasis falsafah Huma Betang juga menjadi salah satu perhatian.

APBD 2026 disusun dengan proyeksi pendapatan Rp7,1 triliun lebih, belanja Rp7,37 triliun lebih, dan pembiayaan dari SiLPA Rp266 miliar lebih.

“Dengan struktur anggaran ini, keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjaga,” tambahnya. (HERMAWAN DP/R)