BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Kalteng harap penyelesaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Penyelenggaraan Kearsipan selesai sebelum Idulfitri 1447H sekitar Maret 2026.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Khusus DPRD Kalteng bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Darliansjah, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Sugiyono, serta perwakilan OPD terkait yang membahas penyempurnaan substansi regulasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Staf Ahli Gubernur Darliansjah menyampaikan bahwa pembaruan regulasi diperlukan mengingat Raperda tersebut telah digarap sejak beberapa tahun lalu.

“Harapan kami memang eksekutif selaku pengusung Perda inisiatif ini secepatnya menyesuaikan kembali dengan regulasi-regulasi terbaru, karena memang Perda ini sudah kita garap lima tahun lalu,” katanya di Palangka Raya, seperti dikutip Borneonews pada Senin, 19 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini bertujuan untuk memastikan adanya payung hukum bagi penyelenggaraan urusan perpustakaan, sehingga memudahkan regulasi serta mendorong sinergisitas dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Darliansjah berharap Raperda ini dapat memperkuat pelaksanaan program strategis di sektor perpustakaan daerah agar tidak mengalami kemunduran dalam operasionalnya. (HERMAWAN DP/H)