BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kebijakan, program, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Kunjungan dan Koordinasi terhadap Capaian dan Kendala Pelaksanaan Stranas PK di Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur.

"‎Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan Stranas PK bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Agustiar Sabran di Palangka Raya, seperti dikutip borneonews pada Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, Kalimantan Tengah membutuhkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dengan dukungan sistem yang terintegrasi, pengawasan yang kuat, serta pengambilan keputusan yang berbasis data.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah mendorong optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kegiatan tersebut dihadiri Tim Stranas PK yang melibatkan KPK RI, Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (HERMAWAN DP/y)