BORNEONEWS, Sampit - Gambaran secara umum APBD Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2018 sudah disampaikan terlihat menurun dari tahun 2017. Ini terjadi akibat ada wacana pemotongan anggaran berasal dari pemerintah pusat baik itu dana DAK dan DAU. Dari itu untuk membantu peningkatan pembangunan perlu pendongkrakan pendapatan asli daerah (PAD). 

"Dari itu kami mendorong agar sektor PAD Kotim jadi  salah satu opsi agar sumber pembiayaan pembangunan tetap stabil," kata Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus, Minggu (30/7/2017).

Menurut Parimus, daerah mesti  meningkatkan sumber PAD, karena apa yang digambarkan di tahun anggaran 2018 itu sudah sesuai dengan RPJMD Kotim, di mana PAD dikisaran Rp212 miliar. Namun ia berharap alangkah baik  lebih melampaui  target sebab kondisi keuangan dari pusat itu bisa saja menurun dari tahun ini

"Sumber PAD yang bisa digali secara makismal itu baik dari pajak kendaraan hingga pajak  retribusi," tukas politisi partai Demokrat tersebut.

Meski demikian pendongkrakan PAD itu jangan sampai menyiksa masyarakat kecil menengah ke bawah.   Seperti untuk pajak kendaraan  masih bisa diandalkan untuk Kotim, karena setiap hadir saat kendaraan baru itu  terus ada.

"Artinya penarikan pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat. Selain itu juga pajak dari galian C bisa dimaksimalkan, terutama yang sudah berizin,”ungkapnya.

Parimus mengakui anggaran untuk pembiayaan pembangunan setiap tahunnya selalu naik.  Belanja infrastruktur  jadi program yang diprioritaskan selain pendidikan dan kesehatan.

Dari itu ia berharap lintas SOPD juga bisa bersingergi untuk mendongkrak PAD serta Bappenda juga  harus menujukan akselerasi baru agar PAD Kotim terus meningkat.

Pada KUA-PPAS untuk RAPDB 2018, pendapatan sebesar Rp1,384 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp1,599 triliun. Kemudian pos belanja pada RAPBD 2018 sebesar Rp1,42 triliun. Sementara tahun ini mencapai Rp 1,640 triliun. (NACO/B-5)