Nelayan di Palangka Raya Diminta Urus Kartu Kusuka, ini Beragam Manfaatnya
Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya?Indriarti Ritadewi, mengimbau para nelayan setempat untuk segera mengurus Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka).
Koresponden
Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya?Indriarti Ritadewi, mengimbau para nelayan setempat untuk segera mengurus Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka).
Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Indriarti Ritadewi mengajak nelayan untuk menjadi peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Pemko Palangka Raya sedang berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
Pj Wali Kota Palangka Raya?Hera Nugrahayu?mengungkapkan, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah mencapai angka mengesankan hingga triwulan ketiga tahun ini.
Menurut data yang diungkapkan, belanja pegawai pada APBD 2023 Pemko Palangka Raya mencapai angka fantastis sebesar Rp. 370,6 miliar lebih.
Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat terkait anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
Realisasi belanja itu terutama dalam program?yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan layanan publik.
Dalam upayanya untuk mewujudkan perlindungan ini dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melindungi pekerja rentan dengan langkah konkret.
Kabut asap yang sebelumnya melanda Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, akhirnya mulai mereda. Ini memberikan nafas lega bagi warga setempat.
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya, Fifi Arfina, mengajak masyarakat setempat untuk beralih dan mengadopsi KTP Digital.
Dalam paparannya, Hera merujuk pada 12 butir Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang diterbitkan oleh Dewan Pers di Jakarta pada 9 Februari 2019.
Ia berharap anggota APSAI nantinya akan bersama-sama menciptakan program-program sosial yang mendukung pertumbuhan anak-anak.
Kerja sama ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Dunia usaha bisa berkontribusi pada pembangunan taman bermain, perpustakaan dan sarana olahraga.
Program ini dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Dalduk-KB-P3APM).
KHA merupakan seperangkat hak-hak komprehensif yang telah diratifikasi sebagai instrumen internasional melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1989.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menjelaskan, rencana aksi ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi.
Menurut Hera, langkah-langkah perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menyebut beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Untuk meraih predikat ini, Pemerintah Kota (Pemko) telah melakukan berbagai persiapan penting yang melibatkan berbagai sektor dan instansi.
PASADA bukan hanya sekadar website biasa, melainkan alat penting untuk memastikan bahwa semua data yang ada di kota tersebut terintegrasi dengan baik dalam satu portal.
Upaya ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang berbasis data di Kelurahan.