BORNEONEWS, Sampit - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) memperkirakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) masih sanggup menopang operasional penanggulangan karhutla serta dampak kekeringan hingga November 2026.

​"Kalau hitung-hitungan kami cukup sampai November, atau satu bulan ke depan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti, Kamis, 29 Oktober 2026.

​Dukungan finansial penanganan bencana di Kotim pada tahun 2026 secara keseluruhan sebesar Rp22 miliar. Penyerapan dana ini berasal dari tiga sumber yakni APBD murni Kotim senilai Rp5 miliar, kucuran dana pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar, serta APBD Perubahan Kotim sejumlah Rp2 miliar.

​Seluruh dana penanggulangan tersebut saat ini diprioritaskan untuk mengendalikan ancaman kebakaran lahan dan krisis air bersih menyusul berlakunya status tanggap darurat daerah yang telah ditetapkan sejak 30 Juli 2026 lalu.

​Skema pencairan BTT berjalan secara terstruktur dalam beberapa tahap. Pada alokasi awal Rp5 miliar, BPBD membaginya dalam dua tahap pencairan, yaitu periode 30 Juli-26 Agustus untuk tahap pertama dan 27 Agustu-15 September untuk tahap kedua.

​Penggunaan anggaran pada dua tahap awal tersebut masih menyisakan alokasi sekitar Rp1 miliar yang tercatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

​"Kami berharap Silpa dari pencairan tahap pertama dan kedua itu bisa digunakan kembali. Itu yang sedang kami usulkan, mudah-mudahan disetujui," ujarnya.

​Langkah penanganan kemudian berlanjut pada pemanfaatan kucuran BTT pusat senilai Rp15 miliar. Pada tahap ketiga, usulan pencairan mencapai Rp9,1 miliar untuk rentang waktu 16-30 September. Selanjutnya, pengajuan tahap keempat sebesar Rp5,8 miliar dialokasikan untuk rentang waktu 1-30 Oktober 2026.

​"Untuk yang Rp5,8 miliar ini masih dalam proses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), mudah-mudahan segera dapat dicairkan," imbuhnya.

​Terkait pencairan tahap ketiga sebesar Rp9,1 miliar, BPBD mencatat realisasi penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) administrasi telah menembus angka 71 persen. Estimasi sisa dana berada di kisaran Rp3 miliar, namun nominal ini belum dikelompokkan sebagai Silpa mengingat mekanisme kelengkapan berkas masih berlangsung.

​Secara teknis, penyerapan dana BTT disalurkan untuk pemenuhan hak operasional personel dan pengadaan fasilitas darurat. Komponen belanja mencakup pembayaran insentif tim, pasokan logistik makanan dan minuman petugas posko maupun lapangan, hingga pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

​Di samping belanja operasional tim, anggaran tersebut direalisasikan untuk pengadaan sarana pemadaman serta fasilitas distribusi air, meliputi mesin pompa air (alkon), gulungan selang, tandon tangki air profil, nozzle, hingga konektor selang.

​Kelengkapan sarana ini sangat penting untuk mempercepat pemadaman titik api sekaligus mendistribusikan suplai air bersih kepada warga.

Meski estimasi anggaran dipastikan aman hingga bulan depan, BPBD Kotim tetap bersiap mengantisipasi potensi eskalasi bencana lain menyusul pergeseran musim menuju penghujung tahun, khususnya ancaman banjir.

Langkah pengajuan dana tambahan nantinya bakal merujuk pada hasil pemetaan kebutuhan dan evaluasi lapangan sesuai arahan dari Bupati Kotim.

​"Yang jelas, kita manfaatkan yang sudah ada dulu, kita optimalkan, baru nanti kita akan melapor," ucapnya.

​Mekanisme pelaporan penggunaan dana BTT rutin disampaikan kepada Gubernur sesuai petunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Jika nantinya diperlukan pengajuan anggaran susulan, BPBD Kotim akan menempuh jalur administrasi beregu melalui pemerintah provinsi untuk diteruskan ke tingkat pusat.

​Imam menambahkan, alur pengajuan berjenjang ini wajib dijalankan mengingat tata kelola pembinaan BPBD tingkat kabupaten berada di bawah naungan BPBD provinsi, sehingga permohonan tidak bisa dikirimkan langsung ke pemerintah pusat tanpa persetujuan gubernur.

​"Untuk saat ini kami optimalkan anggaran yang tersedia untuk penanganan karhutla dan kekeringan dulu, terkait potensi banjir itu nanti. Kami juga akan mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan kondisi bencana hingga akhir tahun," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)