BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyoroti nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menilai, keberadaan PPPK Paruh Waktu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait kepastian status kepegawaian, kesejahteraan, serta peluang peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu.
"Para tenaga honorer yang telah melalui proses seleksi dan mendapatkan penempatan sebagai PPPK Paruh Waktu tentu berharap adanya kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka," katanya, Jumat, 13 November 2026.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi para pegawai tersebut, termasuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan PPPK Paruh Waktu, Hatir juga menyoroti peluang pembukaan formasi CPNS. Menurutnya, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) harus tetap menjadi perhatian agar pelayanan publik di Kota Palangka Raya dapat berjalan optimal.
"Penerimaan CPNS diperlukan untuk mengisi kebutuhan tenaga aparatur pada sejumlah perangkat daerah, terutama formasi yang masih mengalami kekurangan sumber daya manusia," tambahnya.
Hatir berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kebijakan dan peluang penerimaan CPNS, sehingga masyarakat memiliki kejelasan terkait kesempatan mengikuti seleksi.
Di sisi lain, ia juga meminta agar kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak mengabaikan nasib pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri untuk mendukung pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, kepastian status dan kesejahteraan pegawai harus berjalan beriringan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. (MARINI/R)
