BORNEONEWS, Pesawaran - Pemerintah masih mengkaji wacana larangan impor kakao untuk melindungi petani dalam negeri. Kebijakan tersebut akan dipertimbangkan dengan melihat kondisi produksi dan harga kakao di tingkat petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum menguntungkan petani, termasuk kebijakan terkait komoditas kakao.
“Terkait Peringatan Hari Kakao, memang selama ini saya mengakui dan memohon maaf kepada petani Indonesia, terkait kebijakan ada yang beberapa merugikan petani, salah satunya untuk kakao,” ujar Zulkifli dalam Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Pesawaran, Lampung, Kamis, 19 November 2026.
Ia mengatakan, pemerintah berupaya memperbaiki kebijakan dalam dua tahun terakhir agar lebih berpihak pada kesejahteraan petani.
Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah kebijakan tidak mengimpor produk tapioka berbahan baku singkong. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga harga komoditas tetap baik dan meningkatkan pendapatan petani.
Terkait kakao, Zulkifli menyebut pemerintah masih mempertimbangkan pengelolaan komoditas dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Kalau kita lihat untuk kakao mungkin sekarang kurang karena salah satunya terkait harga. Jadi kalau harga bagus, tidak perlu terlalu banyak impor. Tapi terkait kakao kita masih kaji lebih lanjut,” katanya.
Menurut dia, perbaikan kesejahteraan petani kakao perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan terlebih dahulu memperbaiki aspek produksi, mulai dari kualitas bibit, ketersediaan pupuk hingga pengelolaan air.
Setelah itu, pemerintah akan mendorong perbaikan harga di tingkat petani sekaligus mengevaluasi pengendalian impor.
“Sekarang kita perbaiki dari segi bibit, pupuk, air lalu bertahap kita perbaiki harga. Baru kita melihat apakah impor terkendali, bila tidak terkendali maka akan dikendalikan,” tambahnya.
SUMBER: ANTARA









