JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, sepenuhnya berada di tangan pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Retno menjelaskan, keputusan terkait keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan dibahas oleh pemerintahan yang akan datang. Meski demikian, dirinya telah berupaya memberikan masukan kepada Prabowo mengenai isu ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ia menggarisbawahi pentingnya pertimbangan ini. Setelah Prabowo ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2024, Retno telah melakukan komunikasi dengan beliau. "Di awal penetapan presiden terpilih, saya berkesempatan untuk berbicara dengan Pak Prabowo dan memberikan *briefing* mengenai BRICS," jelasnya. Retno juga mencatat bahwa Indonesia sebelumnya menerima tawaran untuk bergabung dengan BRICS selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22 hingga 24 Agustus 2023. Namun demikian, ia menekankan bahwa peluang Indonesia untuk menjadi anggota BRICS sangat bergantung pada analisis kemanfaatan ekonomi yang dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam blok tersebut. "BRICS adalah organisasi yang dibentuk dengan fokus pada tujuan ekonomi. Oleh karena itu, kami perlu melakukan evaluasi dari perspektif ekonomi untuk menentukan apakah manfaatnya cukup signifikan agar kami memutuskan untuk bergabung dengan BRICS," tuturnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidharto R. Suryodipuro, menyatakan bahwa Indonesia masih dalam tahap pengkajian mengenai potensi keanggotaan dalam BRICS. "Indonesia masih mempertimbangkan tentang keanggotaan di BRICS. Jadi jika dikatakan bahwa Indonesia menolak untuk bergabung, itu tidak sepenuhnya akurat, karena kami masih melakukan kajian lebih lanjut," kata Sidharto dalam konferensi pers menjelang Pertemuan ke-57 Menlu ASEAN di Jakarta. ANTARA