JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Uni Eropa (EU) berperan penting dalam mewujudkan ambisi Visi Indonesia Emas 2045. Dalam peluncuran publikasi tentang kerja sama EU-Indonesia yang berlangsung pada Selasa lalu, Suharso mengungkapkan bahwa publikasi tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun oleh pemerintah Republik Indonesia. Suharso menegaskan, "Kami berharap implementasi program kerja sama pembangunan yang terjalin antara EU dan Indonesia bisa selaras dengan dokumen perencanaan nasional kami. Hal ini sangat penting untuk memastikan transformasi yang komprehensif menuju Visi Indonesia Emas 2045." Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa publikasi kerja sama antara kedua pihak tidak hanya menjelaskan program-program yang direncanakan, namun juga menetapkan target-target yang perlu dicapai. RPJMN dan RPJPN merupakan panduan bagi pemerintah dalam membangun berbagai strategi demi mencapai cita-cita nasional, terutama menjelang satu abad kemerdekaan. Suharso menggarisbawahi pentingnya hubungan yang setara dalam kerjasama ini, di mana Indonesia dan Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara anggotanya, perlu terus berkoordinasi dan berkomunikasi demi kemaslahatan bersama. "Integrasi berbagai inisiatif dan program kerja sama sangatlah vital, karena hal ini akan membantu mencapai tujuan bersama dan menghasilkan dampak yang lebih bermakna di tengah kompleksitas kepentingan berbagai pemangku kepentingan," ungkapnya. Dalam pandangannya, hubungan ini akan terus berkembang, terutama di sektor-sektor penting seperti ekonomi berkelanjutan, perdagangan dan investasi, perubahan iklim, serta perlindungan lingkungan hidup. Suharso juga menekankan keyakinannya bahwa Uni Eropa akan terus memberikan sumbangsih bagi pengembangan Indonesia, melalui saran dan masukan kebijakan yang konstruktif. Hal tersebut telah terbukti pada saat Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF-MSP) yang berlangsung di Bali pada awal bulan September lalu. ANTARA