BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengelolaan pengungsian menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam penanganan bencana, terutama pada fase tanggap darurat yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib saat membuka Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk TRC Penanggulangan Bencana Multisektor berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/167/2024 guna mempercepat pelayanan dan respons terpadu saat keadaan darurat bencana.

“koordinasi penanganan dampak bencana termasuk di dalamnya urusan pengungsian harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan terintegrasi,” kata Ahmad Toyib di Palangka Raya, seperti dikutip Borneonews pada Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menekankan pengelolaan pengungsian adalah salah satu klaster paling krusial sekaligus kompleks dalam fase tanggap darurat.

Menurutnya, pengelolaan pengungsian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tenda darurat dan logistik makanan, tetapi juga mencakup pendataan, sanitasi, air bersih, kebutuhan spesifik gender, dan perlindungan kelompok rentan.

Karena itu, peningkatan kapasitas anggota TRC melalui bimtek manajemen pengungsi menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan dampak bencana secara terpadu. (HERMAWAN DP)