BORNEO NEWS, Kuala Kapuas - Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) telepon seluler di beberapa titik yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat dengan dana APBN.

Pasalnya, APBD Kabupaten Kapuas sudah disahkan DPRD Kapuas sebesar Rp1,5 miliar dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan BTS itu. "Kita hanya diwajibkan untuk mengusulkan dan menyediakan lokasi pembangunan. Jika menggunakan APBD akan bermasalah, baik dari biaya maupun teknis di lapangan," kata Kepala Dinas Kominfo Kapuas Nor Alamsyah saat ditemui Borneonews di kantornya, Rabu(10/5/2017).

Nor Alamsyah mengakui, sudah membaca surat usulan yang disampaikan pejabat sebelum dirinya sebelum terjadi pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informati (Dishubkominfo).

"Anggaran itu memang ada tetapi tidak bisa digunakan. Kalau pun membangun, menara tersebut tidak akan membantu. Sebab menara tersebut bersifat pasif (belum terkoneksi dengan jaringan telepon seluler). Belum lagi kita mengajukan permohonan kepada pihak provider dan dari sisi keamanan dan perawatan tentu tidak semudah itu," tuturnya.

Menurut Nor Alamsya, pilihan terbaik tentu semuanya diserahkan ke pemerintah pusat. APBD Kapuas untuk Diskominfo yang Rp1,5 miliar itu bisa untuk program prioritas lainnya. Sebab, pemerintah pusat tidak mau ada tumpang tindih pekerjaan.

"Jangankan di daerah Non pasang surut di Kota Kauala Kapaus pun ada blankspot (daerah tidak ada sinyal telepon seluler) di daerah tertentu, seperti di Basarang, Desa Batu Nindan, Desa Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung," pungkas dia. (DJIMMY NAPOLEON/B-8)