BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo mengakui salah satu penyedot anggaran di RAPBD Kotim pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotim.

Namun kata dia jika dilihat dari peningkatan kinerja sejauh ini masih belum dirasakan secara signifikan. Mestinya pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kinerja salah satunya melalui lembaga survei untuk melihat perbaikan kinerja setelah dinaikan TPP.

Dengan demikian maka sudah bisa terlihat secara nyata apakah kebijakan menaikan TPP itu berimbas kepada kepuasan pelayanan masyarakat atau justru sebaliknya.

Handoyo juga masih belum mengungkapkan besaran anggaran tersebut. Namun kisarannya Rp60-70 miliar digunakan untuk pos itu sudah pasti. Anggaeran itu sudah termasuk dalam Biaya Tidak Langsung (BTL) sekitar Rp860 miliar.

"Memang kalau dilihat salah satu yang besar anggaran tersedot untuk bayar TPP ASN di Kotim, tidak dipungkiri itu sangat berpengaruh terhadap porsi anggaran,"kata Handoyo, Jumat (24/11/2017).

Memang menurutnya itu sudah hitungannya masuk dalam kerangka APBD untuk belanja pegawai. Di mana itu untuk membayar ribuan ASN di Kotim. Dari itu menurutnya perlu evaluasi dulu karena kedepannya akan ada rencana penaikan TPP.

"Kalau hasil evaluasi kinerja melalui survei itu tidak membuahkan dampak pelayanan yang signifikan buat kebijakan penaikan tadi buat apa dinaikan," tegas Handoyo. (NACO/B-5)