BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kecaman terhadap aksi TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun yang menyegel dan memasang police line di sejumlah bangunan rumah dan pekarangan warga terus bermunculan dari wakil rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng) di Parlemen Senayan Jakarta.

Setelah anggota DPR RI, Rahmat Nasution Hamka, sikap tidak setuju terhadap aksi TNI AU di pemukiman warga Gang Banteng, Jalan Pasanah, dan di Kelurahan Baru, itu dikemukakan oleh anggota DPD RI, Muhammad Rakhman. Bahkan, melalui akun Facebook-nya, Senator Rakhman mengunggah foto surat resmi yang ia layangkan pada Panglima TNI terkait kasus ini.

"Harusnya pihak TNI AU bepikir rasional sebab warga bukanlah musuh, tapi masyarakat kecil. Masih ada jalan lain yang harus dilakukan, seperti musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Sekali lagi, tindakan ini sudah keterlaluan, dan harus segera diakhiri!" tegas Rakhman, dalam siaran persnya yang diterima Borneonews.co.id, Jumat (24/6/2016) malam.

Rakhman berpendapat, seharusnya masalah sengketa itu diselesaikan dulu secara hukum. "Jangan main segel aja. Karena kedua pihak saya yakin sama-sama mempunyai dasar!"

Mantan anggota DPRD Kobar ini berpendapat, TNI AU seharusnya bisa bersikap lebih bijak, dengan bersikap preventif dan persuasif, bukan over acting. "Ini untuk kebaikan kita bersama, kita semua anak bangsa Indonesia." (B-10)