JAKARTA –
**Borneonews - Istambul**, Junta militer Myanmar pada hari Kamis (26/9) mengajak kelompok-kelompok oposisi bersenjata untuk meninggalkan tindakan kekerasan dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dijadwalkan akan datang. Melalui pernyataan resmi, Dewan Administrasi Negara, yang merupakan nama resmi junta, memberikan informasi bahwa proses penyusunan daftar pemilih akan dimulai pada tanggal 1 Oktober mendatang. Dalam pernyataannya, Dewan tersebut mendesak seluruh organisasi etnis bersenjata, kelompok yang mereka sebut sebagai teroris, serta Kelompok Pertahanan Rakyat (PDF) untuk menginginkan dialog. Mereka menyerukan agar masalah-masalah politik yang ada bisa diselesaikan melalui *politik partai* atau proses pemilihan yang sah. Junta militer menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk mencapai "perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan," dengan harapan dapat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang terpilih oleh rakyat. Namun demikian, tawaran tersebut ditolak oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang menyebutnya sebagai ajakan yang "tidak layak untuk dipertimbangkan." NUG adalah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh anggota parlemen yang diusir setelah terjadinya kudeta militer pada Februari 2021. Sikap yang sama juga diambil oleh Tentara Pembebasan Rakyat Bamar (BPLA), yang merupakan salah satu organisasi etnis bersenjata di Myanmar. Mereka menyatakan bahwa tidak ada ketertarikan untuk menerima usulan dari junta militer tersebut. Sejak terjadinya kudeta pada tahun 2021, Myanmar terjerumus dalam konflik yang meluas. Junta militer menghadapi perlawanan yang signifikan dari berbagai kelompok etnis bersenjata serta kekuatan yang mendukung demokrasi, termasuk PDF yang merupakan sayap bersenjata dari NUG. Konflik ini terus berlanjut, menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di negara tersebut. ANTARA