BORNEONEWS, Palangka Raya – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palangka Raya menilai alasan efisiensi anggaran yang digunakan untuk mendorong Pilkada melalui DPRD sebagai pendekatan yang keliru.

PMII menilai mahalnya Pilkada langsung lebih disebabkan oleh lemahnya regulasi pendanaan politik, maraknya politik uang, serta absennya penegakan hukum yang tegas, bukan oleh mekanisme pemilihan langsung itu sendiri.

Ketua Cabang PMII Kota Palangka Raya, Muhammad Nasir menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipandang semata sebagai beban biaya negara.

“Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi kehilangan kepercayaan rakyat jauh lebih mahal bagi masa depan negara,” kata Nasir kepada borneonews, Selasa malam, 20 Januari 2026.

PMII berpandangan bahwa mengganti mekanisme Pilkada bukanlah solusi struktural, melainkan jalan pintas kebijakan yang berpotensi melahirkan persoalan baru.

Pilkada melalui DPRD justru membuka ruang lebih luas bagi politik transaksional, konflik kepentingan, serta penguatan oligarki kekuasaan di tingkat lokal.

PMII menilai solusi atas persoalan Pilkada seharusnya diarahkan pada pembenahan tata kelola, transparansi pendanaan politik, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten. (HERMAWAN DP/R)