Pemko Palangka Raya Ajukan Regulasi Baru Soal Penyerahan Sarana dan Utilitas
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini telah diajukan oleh Pemko Palangka Raya kepada DPRD untuk dibahas dalam masa sidang 2023-2024.
Koresponden
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini telah diajukan oleh Pemko Palangka Raya kepada DPRD untuk dibahas dalam masa sidang 2023-2024.
Hera mengungkapkan bahwa Perda Pengelolan Barang Milik Daerah adalah langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara lebih baik.
Hal ini diungkapkan oleh Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu. Rancangan regulasi ini sudah diajukan kepada DPRD untuk dibahas tahun ini juga
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemko Palangka Raya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan? peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi, sejalan dengan perkembangan ekonomi.
DPRD Palangka Raya menetapkan dua program kerja prioritas untuk tahun? anggaran 2024. Ada dua program prioritas yang mencakup sepuluh? agenda kegiatan.
Dia menyebut salah satu aspek penting yang dibahas dalam rapat adalah perubahan yang akan dilakukan pada APBD tahun 2023.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, menyatakan bahwa langkah-langkah penyesuaian pembelajaran perlu diambil untuk menjaga kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang semakin tidak sehat.
Pj Wali Kota Palangka Raya?Hera Nugrahayu, merespon dengan cepat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda wilayah setempat.
Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan di Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Perikanan?Indriarti Ritadewi telah menunjukkan komitmennya dengan memberikan bantuan yang sangat bernilai.
Kabut asap dampak Karhutla yang menyelimuti Kota Palangka Raya semakin membuat pernapasan tidak nyaman. Kondisi ini memicu keprihatinan di kalangan dewan kota.
Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Indriarti Ritadewi mengadakan pertemuan dengan Camat dan Lurah wilayah Kecamatan Sabangau.
Pemko Palangka Raya menyusun kajian strategis rencana pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan untuk 20 tahun mendatang.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi fokus utama Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu.
Politisi Golkar ini juga memandang pentingnya netralitas dan komitmen kepala daerah serta ASN/PNS dalam mendukung kelancaran pemilu dan pilkada.
Pemko Palangka Raya menggelar Konsultasi Publik II dalam Rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Acara yang dipimpin langsung Kepala Bappedalitbang, Fauzi Rahman ini berlangsung dalam suasana penuh keharmonisan.
Menurutnya, penting bagi mereka untuk mengembalikan fasilitas ini setelah selesai masa jabatan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh pejabat yang baru.
Dia menjelaskan rencananya untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada warga
Langkah ini diambil dalam rangka memberikan kemudahan kepada warga untuk mendapatkan layanan yang lebih baik.