BORNEONEWS, Istanbul – Pemerintah Sudan melaporkan Ethiopia kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika terkait dugaan serangan drone yang disebut berasal dari wilayah Ethiopia.

Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan serangan tersebut menyasar sejumlah fasilitas sipil dan pembangkit listrik di beberapa wilayah Sudan. Insiden itu dilaporkan menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil dan mengganggu pelayanan penting.

Dalam pernyataannya, pemerintah Sudan mengklaim telah menyerahkan sejumlah dokumen yang disebut menunjukkan Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menggunakan wilayah Ethiopia untuk meluncurkan drone bermuatan bahan peledak dan rudal ke fasilitas sipil serta infrastruktur strategis.

Sudan menilai dugaan penggunaan wilayah Ethiopia tersebut sebagai tindakan permusuhan dan menyebutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB.

Pemerintah Sudan kemudian mendesak Ethiopia menghentikan tindakan yang dinilai merugikan kedaulatannya. Sudan juga meminta masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban RSF dan mengambil langkah sesuai hukum internasional terhadap pihak-pihak yang dinilai terlibat.

Hingga Senin, 2 November 2026, belum ada tanggapan langsung dari Pemerintah Ethiopia mengenai laporan terbaru Sudan tersebut.

Pengaduan itu disampaikan setelah serangkaian serangan drone yang dilaporkan menyasar 13 pembangkit listrik di Khartoum, Al-Jazira, Sennar, dan Al-Qadarif sejak Senin, 26 Oktober 2026.

Sudan sebelumnya juga beberapa kali menuding Ethiopia memberikan dukungan kepada RSF dan mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai lokasi peluncuran drone.

Namun, Ethiopia telah membantah tuduhan tersebut. Addis Ababa menyatakan tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Sudan.

Konflik bersenjata di Sudan berlangsung sejak April 2023 dan melibatkan Angkatan Bersenjata Sudan dengan RSF.

Pertikaian tersebut bermula dari perbedaan pandangan mengenai rencana integrasi pasukan paramiliter RSF ke dalam struktur militer Sudan.

Konflik berkepanjangan itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berdasarkan perkiraan PBB dan sejumlah lembaga internasional, puluhan ribu orang dilaporkan tewas dan hampir 13 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Situasi tersebut juga memperburuk kelaparan dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah Sudan.

Sumber: ANTARA