BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Palangka Raya bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 pada 2–3 November 2026.
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengatakan pembahasan tersebut masih berfokus pada struktur anggaran, termasuk sinkronisasi sejumlah komponen pendapatan daerah.
Menurutnya, pembahasan belum sepenuhnya final karena masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang perlu dikoordinasikan dan diselaraskan. Finalisasi dijadwalkan pada 9 November 2026.
Subandi menyebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp500,9 miliar. DPRD, kata dia, akan menelaah apakah target tersebut realistis untuk dicapai.
“Target PAD ini tentu perlu kita telaah bersama, apakah realistis dengan kondisi yang ada. Saat ini masih dalam proses pembahasan,” ujar Subandi, Selasa, 3 November 2026.
Ia menegaskan, penetapan target PAD harus mempertimbangkan situasi dan kondisi riil di lapangan. Salah satu contohnya sektor pariwisata di Kereng Bangkirai yang dapat terdampak kondisi kabut asap maupun surutnya air.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aktivitas wisata dan berimbas terhadap penerimaan daerah. Karena itu, DPRD meminta target pendapatan disusun dengan memperhatikan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi masing-masing sektor.
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Pemko Palangka Raya masih menunggu kepastian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Subandi menyampaikan, pemerintah kota juga masih menunggu kepastian pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga kesehatan paruh waktu yang disebut akan ditanggung melalui APBN.
"Kepastian tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan struktur anggaran daerah," pungkasnya. (MARINI/y)
