BORNEONEWS, Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan tidak akan mencabut kebijakan tarif impor meski Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilihan paruh waktu atau midterm election 2026.
Kebijakan tarif tersebut menjadi sorotan karena dinilai turut memengaruhi kenaikan biaya hidup di Amerika Serikat. Persoalan ekonomi dan tingginya biaya kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu isu penting dalam pemilu yang berlangsung Selasa, 3 November 2026.
Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Kamis, 5 November 2026, Trump beralasan kebijakan tarif telah mendorong sejumlah negara menanamkan investasi di Amerika Serikat untuk menghindari pungutan impor.
"Jika kita batalkan tarifnya, mereka pasti akan kegirangan dan kemudian langsung menghentikan pembangunan mereka di sini," kata Trump.
Trump juga memperingatkan pencabutan tarif dapat membuka peluang masuknya barang-barang dari China, Jepang, dan Korea Selatan dalam jumlah besar ke pasar Amerika Serikat.
Sementara itu, Partai Demokrat yang berhasil merebut mayoritas kursi di DPR dan Senat AS dalam pemilu paruh waktu tersebut mengisyaratkan akan mendorong pencabutan tarif impor.
Upaya itu diperkirakan menjadi salah satu agenda setelah sesi Kongres AS yang baru dimulai pada Januari 2027.
Namun, langkah Partai Demokrat menghadapi tantangan karena Trump masih memiliki kewenangan untuk memveto rancangan undang-undang yang disahkan Kongres.
Pemerintahan Trump sebelumnya menetapkan tarif impor hingga 12,5 persen terhadap barang dari sekitar 60 mitra dagang Amerika Serikat, termasuk China, Jepang, dan Uni Eropa.
Selain tarif umum tersebut, pemerintah AS juga memberlakukan pungutan khusus terhadap sejumlah sektor, termasuk produk otomotif dan baja.
Perbedaan sikap antara pemerintahan Trump dan Partai Demokrat terkait kebijakan perdagangan ini berpotensi menjadi salah satu agenda utama dalam hubungan eksekutif dan legislatif AS setelah pergantian komposisi Kongres.
SUMBER: ANTARA
