**Borneonews**, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus dijadikan momen evaluasi dan refleksi terhadap proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD yang diadakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Puan menyatakan bahwa pemilu yang telah berlangsung harus menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan. Puan menekankan bahwa pemilu memiliki sejarah panjang di Indonesia, dilaksanakan berulang kali bahkan sebelum era reformasi. Ia mengingatkan perlunya mempertanyakan apakah pemilu-pemilu tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Menurutnya, kualitas sebuah pemilu tidak hanya diukur dari jumlah partisipasi masyarakat, tetapi juga seberapa bebas dan jujur rakyat dapat memilih tanpa adanya paksaan, pengendalian, atau rasa takut. Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa dalam proses berdemokrasi, rakyat berfungsi untuk menentukan siapa yang akan berkuasa, bukan sebagai pemegang kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai sarana untuk memungkinkan kekuasaan digunakan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan demokrasi bisa berjalan ke arah yang salah, yaitu ketika tidak lagi melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, Puan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berupaya menciptakan demokrasi yang berkualitas. "Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya. Sidang Tahunan 2024 akan berlangsung dengan tema *Nusantara Baru, Indonesia Maju*, meliputi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025. Dalam kegiatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara serta memberikan pidato kenegaraan sehubungan dengan peringatan HUT Ke-79 RI. Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato mengenai Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan. ANTARA