BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyoroti penurunan signifikan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami sejumlah daerah di Indonesia.

Ia menilai, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan dan keadilan pembangunan antarwilayah.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Lantai 3 Kantor Kementerian Keuangan RI, Edy menyebut penurunan tersebut juga terjadi secara nyata di Kalimantan.

“Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen,” ujar Edy Pratowo seperti dikutip Borneonews pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Edy menjelaskan, dengan kondisi ini banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda, meskipun pemerintah daerah memahami bahwa kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian dan evaluasi bersama.

Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal agar pembangunan nasional tidak timpang antarwilayah dan setiap daerah mendapat ruang fiskal proporsional sesuai kontribusinya.

Edy juga menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah mendukung kebijakan nasional sembari berharap hasil evaluasi mendatang mempertimbangkan kondisi riil di daerah.

“Kami percaya melalui dialog terbuka dan konstruktif antara pusat dan daerah, akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan,” pungkasnya. (HERMAWAN DP/j)