BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) memastikan Program Sekolah Gratis tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran daerah, melalui penguatan transparansi pengelolaan dana BOSP dan BOSDA.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi daring Disdik Kalteng yang membahas evaluasi Sekolah Gratis serta penguatan unit penunjang layanan pendidikan seperti Koperasi Sekolah, Teaching Factory, dan BLUD.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa implementasi Sekolah Gratis sepanjang 2025 telah berjalan dengan variasi kebijakan di masing-masing satuan pendidikan.

“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” ujar Reza di Palangka Raya, seperti dikutip Borneonews pada Senin, 19 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah sekolah telah sepenuhnya membebaskan peserta didik dari Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan hanya mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA, sementara sebagian sekolah lainnya menerapkan skema subsidi silang.

Disdik Kalteng juga berupaya menghapus stigma negatif pengelolaan dana BOS dan BOSDA dengan memanfaatkan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan dapat dipantau secara bersama. (HERMAWAN DP/j)