Edy Pratowo: Program HWK Kalteng Tidak Bersifat Seremonial
Pengurus yang dilantik untuk masa bakti 20262031 diharapkan mampu menjalankan amanah secara optimal
Koresponden
Pengurus yang dilantik untuk masa bakti 20262031 diharapkan mampu menjalankan amanah secara optimal
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo juga menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat di daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mengerucutkan arah pembangunan pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menegaskan pentingnya soliditas dan kolaborasi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemerintah daerah menerapkan kebijakan penghematan serta skala prioritas agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan
Potensi pendapatan antara lain dari pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah
Pengeluaran yang tidak mendesak akan ditekan agar anggaran dapat diarahkan ke sektor-sektor utama
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan apresiasi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran kepada Wakapolda Kalteng sebelumnya, Irjen Pol Rakhmad Setyadi, dalam acara Kenal Pamit Wakapolda Kalteng.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri acara Kenal Pamit Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kompleks Kantor Gubernur, Selasa, 13 Januari 2026.
Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kualitas sisi pendapatan daerah tidak hanya pada upaya penarikan pendapatan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kualitas belanja daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 60 hari.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah.
Tantangan tersebut meliputi kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik, keterbatasan pasokan listrik, serta belum meratanya jaringan internet di beberapa wilayah.
Responden menilai program digitalisasi meningkatkan mutu pembelajaran, mempermudah akses informasi, dan membuat proses belajar lebih efisien.
Survei tersebut dilaksanakan secara tatap muka pada 610 Oktober 2025 terhadap 200 responden yang terdiri dari pelajar dan tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah se-Kalimantan Tengah.
Tema Satpam Bersatu, Berdaulat, Berdedikasi, dan Profesional mengandung makna penguatan soliditas internal dan sinergi dengan Polri serta masyarakat.