BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah Sri Widanarni menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kompetensi tersebut menjadi salah satu perhatian Dislutkan Kalteng dalam memperkuat kualitas pelayanan informasi publik, termasuk bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan komunikasi beragam.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dasar bahasa isyarat kepada Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dislutkan Kalteng sebagai bekal memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan masyarakat Tuli.
Kepala Dislutkan Kalteng Sri Widanarni menjelaskan berbagai upaya penguatan pelayanan informasi publik tersebut dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Kalteng.
Pelatihan dasar bahasa isyarat diharapkan dapat meningkatkan kesiapan petugas PPID dalam memberikan pelayanan yang setara dan mudah diakses oleh masyarakat dengan kebutuhan komunikasi berbeda.
Melalui peningkatan kemampuan petugas, keterbukaan informasi publik tidak hanya diwujudkan melalui ketersediaan informasi dan kemudahan akses digital, tetapi turut didukung kesiapan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan inklusif.
Selain peningkatan kompetensi SDM, Dislutkan Kalteng mengembangkan inovasi WADI IKAN atau WhatsApp Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sarana informasi dan konsultasi bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.
Layanan tersebut ditujukan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan agar lebih mudah memperoleh informasi tanpa harus selalu mendatangi kantor dinas.
Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Dislutkan Kalteng meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik setelah mencatatkan peringkat pertama Informatif kategori Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama enam tahun berturut-turut.
Sri Widanarni menilai pengelolaan informasi publik perlu didukung inovasi pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, serta komitmen memberikan layanan yang transparan dan responsif sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Capaian yang telah diraih tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berbenah. Kami ingin keterbukaan informasi tidak hanya terlihat dari hasil penilaian, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan yang transparan, mudah diakses, dan profesional,” ungkap Sri Widanarni dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Kamis, 29 Oktober 2026. (HERMAWAN DP/y)
