BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengapresiasi langkah Pemko yang menggelar konferensi pers terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Khemal, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menilai, penjelasan langsung dari instansi terkait dapat membantu masyarakat memahami alokasi dan pemanfaatan dana bantuan, terutama dalam situasi darurat karhutla yang berdampak luas terhadap kesehatan dan aktivitas warga.
“Kami mengapresiasi langkah Pemko Palangka Raya yang membuka informasi terkait penggunaan dana BTT Bantuan Presiden kepada publik. Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya, Senin, 2 November 2026.
Khemal berharap konferensi pers tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga memberikan penjelasan secara rinci mengenai perencanaan, realisasi, serta prioritas penggunaan dana.
Menurutnya, dana bantuan yang diperuntukkan bagi penanganan karhutla harus benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak.
Ia juga mendorong agar seluruh proses penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana bantuan digunakan. Transparansi seperti ini perlu terus dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.
Khemal berharap keterbukaan tersebut menjadi contoh bagi pengelolaan anggaran lainnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.(MARINI/R)
