KOTAWARINGIN TIMUR – BORNEONEWS, Sampit – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih.

Salah satu usulannya adalah penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih Kotim 2027–2035 agar ketersediaan air layak konsumsi dapat terjamin secara berkelanjutan.

"PAN Kotim mendorong pemerintah daerah menyusun Masterplan Ketahanan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur 2027-2035 sebagai arah kebijakan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan," kata Ketua DPD PAN Kotim, Abdul Hafid, Senin, 2 November 2026.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hafid bersama jajaran pengurus saat melakukan audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor. Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru PAN Kotim dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.

Dalam audiensi tersebut, PAN menyampaikan sejumlah masukan terkait pembangunan daerah. Mulai dari penguatan organisasi partai, peluang mendatangkan program pemerintah pusat, hingga persoalan pelayanan dasar yang dinilai membutuhkan penanganan serius.

Persoalan air bersih menjadi salah satu isu pembasahan. PAN menyoroti keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Kotim yang menerima aliran air PDAM dengan rasa asin. Kondisi tersebut dinilai tidak cukup ditangani melalui langkah darurat, melainkan membutuhkan perencanaan menyeluruh untuk jangka panjang.

Abdul Hafid menilai ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, persoalan tersebut perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Kotim.

"Persoalan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah," tegasnya.

Melalui masterplan, pemerintah daerah diharapkan mengkaji berbagai alternatif sumber air baku agar tidak bergantung pada satu sumber. Kajian juga perlu mencakup pembangunan maupun optimalisasi reservoir serta penguatan jaringan distribusi untuk memperluas dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Selain infrastruktur, PAN turut mengusulkan kajian penggunaan teknologi pengolahan air, salah satunya Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan hasil kajian teknis.

Di luar persoalan air bersih, PAN Kotim juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V, Muhammad Syauqie. Langkah tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi Kotim untuk memperoleh program pembangunan dari pemerintah pusat.

Sejumlah program yang berpotensi diperjuangkan di antaranya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

PAN menilai peluang mendapatkan program tersebut harus didukung kesiapan pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kotim didorong segera menyusun daftar usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027, lengkap dengan data desa sasaran, kesiapan administrasi, kepastian lahan, dan proposal teknis.

Bidang yang perlu diperjuangkan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, perumahan masyarakat, penanganan banjir, serta peningkatan akses transportasi. Pengembangan infrastruktur dan fungsi Bandara Haji Asan Sampit juga menjadi perhatian karena berperan dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Audiensi tersebut turut membahas penguatan organisasi PAN Kotim melalui rencana pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kecamatan. Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya kepengurusan baru untuk memperkuat struktur partai sekaligus memperluas penyerapan aspirasi masyarakat.

Abdul Hafid menegaskan, PAN Kotim ingin membangun organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya hadir dalam kegiatan politik. Partai juga diharapkan mampu menyampaikan gagasan serta ikut mendorong penyelesaian persoalan daerah.

"Melalui pertemuan ini, DPD PAN Kotim berharap komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus diperkuat. PAN juga ingin mengambil bagian dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah melalui gagasan, fungsi politik, dan perjuangan program pembangunan.

Bagi PAN Kotim, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen. Perbedaan posisi dan peran politik tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)