BANDA ACEH –
**Borneonews - Meulaboh**, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat secara resmi telah mengesahkan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan untuk tahun 2024. Momen tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ke-VII pada masa sidang ke-II tahun 2024, yang diadakan di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Meulaboh. Penjabat Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran proses pembahasan Rancangan Qanun APBK Perubahan ini. Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Mahdi Efendi memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, khususnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang telah berkontribusi besar dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memastikan bahwa pembahasan anggaran berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Mahdi menjelaskan bahwa Qanun APBK Perubahan ini berfungsi sebagai instrumen yang sangat vital. Instrumen ini dirancang untuk menyesuaikan kebijakan dan program kerja agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di sektor-sektor yang dianggap prioritas. Ia juga menjelaskan bahwa perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi terkini dan menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program serta kegiatan yang optimal. Dalam pengesahan APBK Perubahan tahun 2024, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,417 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,645 triliun. Ini menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp227,82 miliar lebih. Meski dihadapkan dengan tantangan dalam anggaran, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan program-program yang efisien dan efektif. Mahdi menekankan bahwa pengesahan APBK Perubahan ini merupakan langkah awal dalam implementasi kebijakan yang harus terus dibahas secara bersama-sama. Dia juga menambahkan bahwa semua saran dari fraksi-fraksi DPRK akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ANTARA