BORNEONEWS, Tamiang Layang – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Timur belum sepenuhnya berlalu. Meski pemerintah daerah telah mengakhiri status tanggap darurat karhutla sejak 31 Oktober 2026, satelit masih mendeteksi 21 titik panas atau hotspot yang tersebar di tujuh kecamatan.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) yang diperbarui pada Jumat, 6 November 2026 pukul 06.44 WIB, seluruh titik panas tersebut masuk kategori tingkat kepercayaan sedang dengan nilai 70. Satelit NOAA20 merekam kemunculan hotspot itu pada Kamis, 5 November 2026 pukul 13.05 WIB.

Kecamatan Paju Epat mencatat jumlah titik panas terbanyak dengan delapan titik. Sebarannya meliputi Desa Murutuwu sebanyak lima titik dan Desa Juru Banu tiga titik.

Kecamatan Pematang Karau menempati urutan berikutnya dengan lima titik panas yang seluruhnya terdeteksi di Desa Bambulung.

Sementara itu, Kecamatan Banua Lima dan Dusun Tengah masing-masing mencatat dua titik panas. Di Banua Lima, hotspot terpantau di Desa Tewah Pupuh, sedangkan di Dusun Tengah berada di Kelurahan Ampah Kota.

Dua kecamatan lainnya masing-masing mencatat satu titik panas, yakni Kecamatan Karusen Janang di Desa Wuran dan Kecamatan Raren Batuah di Desa Lenggang. Adapun Kecamatan Dusun Timur mencatat dua titik panas di Desa Magantis.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur, Parluhutan Tampubolon, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan titik panas sebagai bagian dari upaya deteksi dini potensi karhutla.

“Berdasarkan pemantauan SiPongi, terdapat 21 titik hotspot yang terdeteksi di tujuh kecamatan di Kabupaten Barito Timur. Seluruhnya masuk kategori tingkat kepercayaan sedang. Kami akan terus memantau perkembangan tersebut dan melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi di lapangan,” ujar Parluhutan.

Ia menjelaskan, kemunculan hotspot berdasarkan pemantauan satelit belum dapat langsung dipastikan sebagai kejadian kebakaran. Oleh karena itu, petugas perlu melakukan pemeriksaan langsung atau ground check untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi yang terdeteksi.

“Hotspot merupakan indikasi titik panas yang terdeteksi satelit sehingga perlu dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar bisa ditangani secepatnya,” katanya.

Parluhutan menegaskan, berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti kewaspadaan terhadap ancaman karhutla ikut berakhir. BPBD dan Damkar tetap melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kebakaran baru.

“Meskipun status tanggap darurat sudah berakhir, bukan berarti kewaspadaan dan upaya pencegahan juga berakhir. Kami tetap melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan unsur terkait dalam mengantisipasi potensi karhutla,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Barito Timur M Yamin juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap melanjutkan penanganan karhutla meskipun status tanggap darurat telah berakhir.

“Penurunan status tidak berarti pemerintah daerah menghentikan upaya penanganan karhutla yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah,” ujar Yamin, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Yamin, keputusan mengakhiri status tanggap darurat dan beralih ke tahap pemulihan pascabencana telah melalui evaluasi terhadap perkembangan kondisi karhutla, termasuk sebaran titik panas, kualitas udara serta situasi di masing-masing wilayah.

“Penurunan status ini sudah mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. Namun, penanganan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.

Yamin menjelaskan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

Selain perkembangan karhutla, evaluasi pemerintah daerah turut mencakup ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa penanganan bencana.

Meski status tanggap darurat telah berakhir, Yamin memastikan personel gabungan tetap disiagakan untuk merespons setiap kejadian kebakaran yang berpotensi muncul di lapangan.

“Apabila terjadi kebakaran, penanganan tetap dilakukan dengan melibatkan BPBD dan Damkar, relawan, TNI serta Polri sesuai kondisi di lapangan,” katanya.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi karhutla. Menurutnya, keberhasilan pencegahan kebakaran membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dengan alasan apa pun. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar karhutla tidak kembali terjadi,” tegasnya.

Munculnya 21 titik panas di tujuh kecamatan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman karhutla masih membayangi Barito Timur meskipun daerah ini telah memasuki tahap pemulihan pascabencana. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap diperlukan agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap lingkungan maupun permukiman warga.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan agar pemeriksaan dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)