BORNEONEWS, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menyatakan Venezuela berpeluang menggelar pemilihan umum pada 2027. Namun, pelaksanaannya dinilai membutuhkan pembenahan besar terhadap sejumlah lembaga negara terlebih dahulu.

Rubio menegaskan reformasi kelembagaan menjadi syarat penting untuk mendukung proses transisi politik Venezuela menuju pemerintahan yang demokratis dan stabil.

Pernyataan tersebut disampaikan Rubio dalam wawancara di Gedung Putih, sebagaimana dilaporkan The New York Times pada Kamis, 5 November 2026.

Menurutnya, Amerika Serikat sedang berupaya mendukung proses transisi demokrasi di Venezuela. Meski demikian, ia tidak memberikan jaminan bahwa pemilu akan berlangsung sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir.

Rubio menyebut sejumlah agenda yang harus diprioritaskan, mulai dari pembaruan keanggotaan Mahkamah Agung, pembenahan lembaga penyelenggara pemilu, reformasi aparat keamanan, hingga penyelesaian persoalan utang negara.

"Saya rasa masyarakat akan senang dengan hasil akhir dan arah yang sedang ditempuh ini," kata Rubio.

Ia menjelaskan perundingan yang didukung Amerika Serikat antara pemerintah sementara Venezuela dan perwakilan kelompok oposisi diperkirakan menghasilkan pembentukan Mahkamah Agung yang telah direformasi pada pertengahan Desember 2026.

Selain itu, para negosiator dijadwalkan kembali bertemu pada pekan berikutnya untuk membahas penunjukan anggota baru Dewan Pemilihan Umum Venezuela.

Pembenahan lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi salah satu langkah yang dinilai penting sebelum negara itu menggelar pemungutan suara.

Rubio juga menyoroti peran angkatan bersenjata dalam menjaga stabilitas selama proses peralihan pemerintahan.

Menurutnya, dukungan aparat keamanan diperlukan agar pemerintahan yang terbentuk nantinya dapat menjalankan tugas secara efektif.

"Anda harus mendapatkan dukungan dari aparat keamanan di negara mana pun di dunia, karena itulah yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan," ujarnya.

Di sektor ekonomi, Venezuela masih menghadapi persoalan utang nasional yang diperkirakan melebihi 200 miliar dolar AS.

Rubio menilai restrukturisasi utang menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian sekaligus membuka peluang masuknya investasi asing.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip The New York Times menyebut penyelesaian persoalan utang juga berkaitan dengan kemungkinan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Venezuela.

Tanpa restrukturisasi, negara tersebut berisiko menghadapi tuntutan penyitaan aset oleh para kreditur.

Di sisi lain, Rubio membuka peluang perluasan kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Salah satu kemungkinan yang dibahas adalah pengaturan perlindungan hukum bagi personel militer Amerika Serikat yang menjalankan tugas di Venezuela.

Meski demikian, Rubio menyebut kedua negara belum membahas secara terperinci mekanisme kerja sama tersebut.

Perkembangan politik Venezuela berlangsung setelah operasi militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores.

Presiden Donald Trump kemudian menyatakan pemerintahannya akan mengambil peran dalam pengelolaan Venezuela, termasuk aset minyak negara tersebut, selama masa transisi.

Pada 5 Januari 2026, Delcy Rodriguez yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden Venezuela dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional.

Di tengah perubahan pemerintahan tersebut, rencana penyelenggaraan pemilu pada 2027 masih bergantung pada perkembangan reformasi kelembagaan dan kesepakatan politik di Venezuela.

Sumber: ANTARA/Anadolu