BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah menyusun masterplan penyediaan air bersih sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sumber air di setiap wilayah karena tidak semua desa memungkinkan menggunakan sumur bor sebagai sumber kebutuhan masyarakat.

"Memang kita sangat mendukung kalau untuk menangani program air bersih. Tadi kita sudah ada kolaborasi antara kita menggunakan kekuatan Fraksi PAN berkonsolidasi kepada kawan-kawan yang ada di pemerintah pusat. Pak Bupati pun sudah mendukung, alhamdulillah mungkin itu tinggal menyusun masterplan penyiapan air bersih untuk jangka panjang" kata Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy, Selasa, 3 November 2026.

Anggota Fraksi PAN tersebut mengatakan, penyediaan air bersih membutuhkan perencanaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Sebab, kondisi sumber air di setiap desa, khususnya wilayah selatan, berbeda sehingga pembangunan sumur bor tidak bisa diterapkan secara merata tanpa kajian terlebih dahulu.

Ia mencontohkan, sejumlah desa justru menghadapi persoalan air semakin asin ketika pengeboran dilakukan lebih dalam. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menentukan metode penyediaan air bersih.

Menurutnya, teknologi pengolahan air asin menjadi air tawar sebenarnya sudah tersedia. Namun, penerapannya membutuhkan biaya besar sehingga pemerintah perlu menghitung kemampuan anggaran dan keberlanjutan operasionalnya.

Eddy menilai masterplan diperlukan untuk menentukan sumber air baku, teknologi pengolahan, serta infrastruktur yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Dengan perencanaan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dalam jangka panjang.

Ia menyebut dukungan terhadap penyusunan masterplan juga perlu dibarengi koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Konsolidasi melalui Fraksi PAN diharapkan dapat membantu memperjuangkan dukungan program maupun anggaran untuk mengatasi persoalan air bersih di Kotim.

Eddy menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam merealisasikan rencana tersebut. Perbedaan kepentingan maupun ego perlu dikesampingkan agar seluruh pihak dapat bekerja sama menghadirkan solusi.

"Tapi kita harus mengesampingkan ego dulu untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau itu memang harus kita dukung. Sementara untuk penanganan jangka pendek, di mana sumber-sumber air bersih yang memungkinkan itu harus dimaksimalkan," ujarnya.

Untuk langkah jangka pendek, ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber air yang sudah tersedia dan memungkinkan dimanfaatkan masyarakat. Salah satu potensi yang disebutkan berada di wilayah selatan Kotim, yakni Desa Satiruk dan Desa Ujung Pandaran. Kedua desa tersebut memiliki sumber air dari sumur bor dalam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan air bersih warga. (DEWI PATMALASARI)